Kapan Muhammadiyah Menggunakan Hisab

 

oleh : Ismail Fahmi, Ph.D

Tanya: saya mau tanya TARJIH sejak tahun berapa Muhammadiyah mengusung hisab dan sudah berapa kali ganti rumus sepanjang seabad pertama itu

Pertanyaan yang sangat menarik dan substantif!

Dokumen Berita Resmi Muhammadiyah (BRM) 06/2014 (Pedoman Hisab Muhammadiyah) dan BRM 05/2025 (KHGT) memuat informasi yang cukup lengkap untuk menjawab ini secara terverifikasi.

Pertanyaan: Sejak kapan Muhammadiyah mengusung hisab, dan sudah berapa kali berganti metode/kriteria sepanjang seabad pertama?

Jawaban:

Sejak awal berdirinya — dimulai oleh K.H. Ahmad Dahlan (w. 1923 M)

Dokumen Berita Resmi Muhammadiyah (BRM) 06/2014 secara eksplisit menyatakan:

"Dalam lingkungan Muhammadiyah, kajian ilmu falak syar'i dipelopori oleh Ahmad Dahlan (w. 1923 M)."

Artinya, sejak Muhammadiyah berdiri pada 1912 M, tradisi hisab sudah menjadi bagian dari identitasnya. Bahkan salah satu tindakan pertama K.H. Ahmad Dahlan yang fenomenal adalah mengoreksi arah kiblat Masjid Besar Kauman Yogyakarta menggunakan ilmu hisab/falak — sebuah langkah yang pada zamannya dianggap sangat kontroversial.

Perkembangan Metode/Kriteria Hisab — Tiga Fase Utama

BRM 05/2025 (dokumen KHGT) secara gamblang mencatat perjalanan kriteria hisab Muhammadiyah sebagai berikut:

Fase 1 — Ijtimak Qablal Gurub (Konjungsi sebelum terbenam matahari)

Kriteria paling awal yang digunakan Muhammadiyah

Berfungsi sebagai "antitesa sempurna dari rukyat"▪️ Tujuannya: membangun kesadaran kuat tentang keharusan menggunakan hisab

Kriteria ini masih sangat sederhana — hanya mensyaratkan ijtimak (konjungsi Bulan-Matahari) terjadi sebelum matahari terbenam

Fase 2 — Imkanur Rukyah (Kemungkinan hilal bisa dilihat)

Digunakan sebagai "jalan tengah antara rukyat dan hisab"

Muhammadiyah sempat menggunakan kriteria ini dalam perjalanannya

Namun dinilai masih mengandung unsur ketidakpastian karena tetap terikat pada kondisi visibilitas hilal

Fase 3 — Hisab Hakiki Wujudul Hilal (kriteria paling lama dipakai)

Dipelopori oleh K.H. Wardan Diponingrat (1911–1991), Ketua Majelis Tarjih selama enam periode (1963–1985)

Menetapkan tiga kriteria kumulatif:

Telah terjadi ijtimak (konjungsi)

Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam

Saat matahari terbenam, piringan atas Bulan berada di atas ufuk (hilal sudah wujud)

Kriteria ini memberikan kepastian ilmiah dan syar'i yang lebih kokoh

Digunakan Muhammadiyah dalam jangka panjang hingga era KHGT

Fase 4 — Kalender Hijriah Global Tunggal / KHGT (berlaku sejak BRM 05/2025)

Merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari wujudul hilal, bukan penggantian total

BRM 05/2025 menegaskan: "KHGT merupakan kelanjutan dari tajdid dengan ijtihad penggunaan hisab hakiki dalam Muhammadiyah yang telah berlangsung lama"

Perbedaan utama: wujudul hilal menggunakan prinsip lokal (wilayatul-hukmi), sedangkan KHGT menggunakan prinsip global

Sumber referensi:

BRM 06/2014 — Tanfidz Munas Tarjih XXVII, Pedoman Hisab Muhammadiyah, hlm. 180–182 & 247–248

BRM 05/2025 — Tanfidz KHGT, hlm. 22–23

Catatan Tambahan:

Dokumen juga mencatat tokoh-tokoh penting dalam rantai perkembangan hisab Muhammadiyah:

1. K.H. Ahmad Badawi (1902–1969) — menulis Hisab Haqiqi dan Gerhana Bulan

2. Sa'doeddin Djambek (1911–1977) — "banyak membawa pembaruan hisab di Indonesia", menulis Hisab Awal Bulan Qamariyah (1976)

3. K.H. Wardan Diponingrat (1911–1991) — peletak kriteria wujudul hilal

4. H.M. Bidran Hadie, Ir. H. Basith Wahid, Drs. H. Abdur Rachim — generasi penerus

5. Prof. Susiknan Azhari, Drs. Oman Fathurohman, Drs. Sriyatin Shodiq — generasi modern

Jika dihitung secara garis besar, sepanjang abad pertama Muhammadiyah (1912–2012), terdapat setidaknya 3 kali pergeseran kriteria hisab yang signifikan: dari ijtimak qablal gurub → imkanur rukyah → wujudul hilal. Dan kini pada abad kedua ditambah satu lagi dengan KHGT.

Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.

Muhammadiyah sejak awal berdirinya konsisten pada jalur hisab — yang terus disempurnakan seiring perkembangan ilmu astronomi dan kebutuhan umat Islam global. 

Read More

Harga Politik Sangat Mahal

 

Sebagian elit politik nasional menggelindingkan isu “kembali ke UUD 1945”. Alasannya tampak rasional. Sistem politik Indonesia setelah empat kali amandemen menimbulkan sejumlah problem pelik, antara lain posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tidak jelas statusnya, yakni sekadar menjadi Lembaga Tinggi Negara. Padahal di UUD 1945 yang asli posisi MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, yang antara lain mengangkat dan memberhentikan Presiden. Anggotanya terdiri atas utusan partai politik, utusan daerah, dan utusan golongan.

Memang krusial, setelah empat kali amandemen di era reformasi terjadi kerancuan sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya tidak jelasnya status MPR. Sistem politik Indonesia menjadi rancu dengan praktik parlementer atau presidensial serasa parlementer. Otonomi daerah serasa federal. Masih banyak problem politik lainnya yang sampai sekarang seperti benang kusut atau buah simalakama.

Menghadapi isu sebagian elite politik tersebut mestinya semua pihak perlu menahan diri untuk tidak gegabah menerimanya begitu saja. Jangan sampai terjadi lagi politik coba-coba tanpa rancang-bangun yang matang dengan kajian mendalam dan luas dalam tempo yang panjang. Hal yang paling dikhawatirkan justru terjadi politisasi untuk kepentingan elite dan kelompok tertentu yang akan menjadi “penumpang gelap” di balik amendemen UUD 1945 tersebut.

Jangan menambah berat beban reformasi, sekaligus beban rakyat. Apakah tidak merasakan betapa dilema dan banyak mafsadat atau dampak buruk dari reformasi? Apa mau ditambah lagi? Diakui secara faktual tahun 1998 Indonesia memilih jalan reformasi demi keluar dari rezim otoritarian. Tapi tidak terbayangkan, ternyata reformasi bukan tanpa masalah besar.

Di era reformasi sistem politik, ekonomi, budaya, keagamaan, dan bidang kehidupan lain makin liberal dan sekuler. KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) makin meluas dalam beragam wujud. Oligarki politik dan ekonomi mengganas dan menguasai segala bidang, termasuk penguasaan atas kekayaan alam dengan dampak kerusakan lingkungan.

Politik uang dan politik transaksional makin bebas. Berbagai Undang-Undang bermasalah. Penyimpangan politik terjadi di banyak struktur dan aktivitas bernegara. Konflik sosial-horizontal dan vertikal terjadi luas. Kerusuhan Mei di Jakarta, Poso dan Ambon, serta Papua menjadi goresan peristiwa kelam. Ribuan korban jiwa manusia tak berdosa tumpah menjadi tragedi getir di Republik ini. Belum terhitung trauma sosial-politiknya di masyarakat setempat.

Pemilu tidak melahirkan pemimpin ideal, di tengah kubangan karut marut pelaksanaan. Pemilu 2019 dan 2024 bahkan memakan korban nyawa 894 dan 181 anggota PPK-KPPS. Pembelahan politik mengeras. Kebebasan orang makin terbuka hingga kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) menuntut hak hidup secara konstitusional di negeri yang beragama dan ber-Pancasila ini. Kelompok yang mengaku agnostik (anti agama) dan anti tuhan (atheis) mulai mengemuka. Dunia media sosial makin menggila niretika. Media masa mengabdi pada para pemilik modal. Apakah jarum jam reformasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia harus berhenti atau surut ke belakang? Siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi nasional itu?

Semua pihak secara objektif dapat menimbang mafsadat dan maslahat dari reformasi 1998. Politik itu selain maslahatnya besar seringkali besar pula mafsadatnya. Tidak jarang tipis batasnya antara maslahat dan mafsadatnya. Pikiran awam lebih mudah melihat mafsadat bencana fisik ketimbang bencana politik. Padahal mafsadat politik itu sering masif dan destruktif. Karenanya jangan terus dilakukan percobaan politik sarat spekulasi, sebelum segalanya dikaji seksama. Sungguh kasihan nasib mayoritas rakyat yang sering menjadi korban, serta tidak makin sejahtera hidup di era reformasi!• (hns)

https://suaramuhammadiyah.id/read/harga-politik-sangat-maha

Read More

Keluarga Bahagia

Kebahagiaan sebuah keluarga tidak diukur melalui materi atau ukuran fisik, seperti ukuran rumah, melainkan lebih kepada kualitas hubungan dan sikap saling memberikan yang terbaik di antara anggotanya. Keluarga yang mengedepankan komunikasi terbuka dan jujur seringkali menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

Dalam hubungan keluarga, empati — kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain — adalah kunci. Ketika anggota keluarga saling berempati, mereka lebih mampu memberikan dukungan emosional dan melakukan tindakan yang memperkuat ikatan mereka.

Kebahagiaan dalam keluarga ditopang oleh sikap saling berkorban dan pengabdian. Ketika anggota keluarga bersedia memberikan yang terbaik satu sama lain, hal itu menciptakan atmosfer positif dan memungkinkan pertumbuhan bersama.

Penelitian psikologi menunjukkan, kesejahteraan psikologis individu sangat terkait dengan kualitas hubungan interpersonal mereka. Keluarga yang saling mendukung dan nurturing dapat berfungsi sebagai sumber dukungan yang kuat, membantu setiap anggota untuk mengatasi tantangan dan stres.

Keluarga yang mendukung satu sama lain untuk mencapai potensi terbaiknya cenderung memberikan ruang bagi perkembangan individu. Ini berarti menghargai perbedaan, memberikan dukungan dalam mengejar mimpi, dan mendorong individu untuk berkembang secara mandiri.

Read More

Catatan Akhir Tahun: Negeri Ini Lelah, Rakyat Ini Letih

Oleh: Rivaldi Tamapedung

Setiap akhir tahun selalu datang dengan ritual yang sama: kilas balik, rangkuman peristiwa, dan harapan baru. Kalender ditutup, resolusi disusun, dan optimisme kembali diproduksi. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang sulit disangkal kelelahan. Bukan lelah biasa, melainkan letih yang menumpuk, pelan tetapi dalam.

Negeri ini tampak terus bergerak, tetapi rakyatnya berjalan dengan napas yang semakin pendek. Kelelahan itu tidak selalu tampak di permukaan. Ia tidak selalu meledak dalam amarah atau protes besar. Ia lebih sering hadir dalam bentuk diam, apatis, dan pasrah. Orang-orang tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetapi dengan daya tahan yang semakin menipis.

Sepanjang tahun, ruang publik dipenuhi oleh kabar yang berat. Bencana datang silih berganti, harga kebutuhan pokok naik turun tanpa kepastian, konflik politik tak kunjung reda, dan kasus-kasus ketidakadilan terus bermunculan. Setiap hari, masyarakat disuguhi realitas yang menuntut energi emosional besar hanya untuk dipahami, apalagi disikapi.

Berita buruk yang datang bertubi-tubi ini menciptakan kelelahan kolektif. Banyak orang akhirnya memilih menjauh dari berita, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak lagi sanggup menanggung beban psikologisnya. Dalam kondisi seperti ini, harapan mudah terkikis, dan rasa percaya perlahan menurun.

Ekonomi yang Bergerak, Hidup yang Terseok

Di atas kertas, ekonomi terus tumbuh. Angka-angka statistik menunjukkan perbaikan, grafik bergerak naik, dan optimisme terus disuarakan. Namun, di tingkat rumah tangga, cerita sering kali berbeda. Biaya hidup terasa semakin berat, sementara pendapatan berjalan di tempat.

Bagi banyak keluarga, bertahan hidup menjadi prioritas utama. Menabung adalah kemewahan, merencanakan masa depan terasa jauh. Kelelahan ekonomi ini tidak selalu dramatis, tetapi nyata. Ia hadir dalam keputusan-keputusan kecil: menunda pengobatan, mengurangi gizi, atau menerima pekerjaan tambahan yang menguras tenaga.

Tahun politik selalu membawa hiruk-pikuk. Janji dilontarkan, slogan dikumandangkan, dan perdebatan memenuhi ruang publik. Namun, di balik keramaian itu, banyak warga merasa tidak benar-benar didengar. Politik terasa dekat di layar, tetapi jauh dalam kehidupan nyata.

Kelelahan politik muncul ketika partisipasi tidak berbanding lurus dengan perubahan. Ketika suara disalurkan, tetapi kebijakan tetap berjarak dari kebutuhan rakyat. Dalam situasi seperti ini, sinisme tumbuh subur. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan daya hidupnya.

Negara yang Terasa Jauh

Bagi sebagian warga, negara hadir terutama dalam bentuk kewajiban: pajak, aturan, dan sanksi. Sementara dalam urusan perlindungan dan pelayanan, kehadirannya sering terasa lambat atau tidak merata. Ketika bencana datang, bantuan tiba setelah korban bertahan sendiri. Ketika masalah muncul, birokrasi menjadi labirin yang melelahkan. Perasaan ditinggalkan inilah yang memperdalam keletihan. Rakyat tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga emosional lelah berharap dan berkali-kali kecewa.

Di tengah kelelahan sosial dan ekonomi, banyak orang kembali mencari makna melalui agama. Tempat ibadah menjadi ruang berlindung, doa menjadi cara bertahan. Agama menawarkan ketenangan di tengah ketidakpastian, memberi makna ketika penjelasan rasional terasa buntu.

Namun, agama juga menghadapi tantangannya sendiri. Ketika ia hanya menjadi pelarian individual tanpa daya kritis sosial, ia berisiko menjauh dari realitas. Padahal, dalam tradisi keagamaan, iman tidak hanya soal kesabaran, tetapi juga keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan.

Salah satu persoalan terbesar dari kelelahan kolektif adalah ia jarang diakui. Rakyat dituntut untuk selalu tangguh, sabar, dan beradaptasi. Keluhan mudah dicap sebagai kurang bersyukur, kritik dianggap mengganggu stabilitas. Akibatnya, kelelahan dipendam, bukan diolah.

Padahal, kelelahan yang tidak diakui bisa berubah menjadi apatis atau ledakan sosial. Ia menggerogoti kepercayaan, memudarkan solidaritas, dan melemahkan daya tahan masyarakat dalam jangka panjang.

Meski lelah, negeri ini belum kehilangan sepenuhnya daya hidupnya. Di banyak tempat, solidaritas warga tetap menyala. Bantuan mengalir saat bencana, gotong royong tetap hidup, dan kepedulian muncul dari bawah. Inisiatif-inisiatif kecil ini menjadi penyangga ketika sistem besar terasa rapuh.

Solidaritas inilah yang membuat kelelahan tidak berubah menjadi keputusasaan total. Ia menjadi pengingat bahwa harapan tidak selalu datang dari atas, tetapi sering tumbuh dari sesama.

Akhir Tahun dan Pertanyaan yang Tertinggal

Akhir tahun seharusnya menjadi momen jeda, bukan sekadar pergantian angka. Ia memberi ruang untuk bertanya dengan jujur: mengapa kita begitu lelah? Apa yang perlu diubah agar hidup tidak terus-menerus menjadi perjuangan?

Catatan akhir tahun ini bukan untuk meratap, melainkan untuk menyadari. Negeri ini lelah karena terlalu sering dipaksa berlari tanpa arah yang jelas. Rakyat ini letih karena terus diminta bertahan tanpa kepastian.

Tahun boleh berganti. Tetapi tanpa keberanian untuk memperbaiki cara mengelola negeri dan mendengar suara rakyat, kelelahan hanya akan dibawa ke kalender berikutnya dengan beban yang semakin berat.

Sumber link: https://muhammadiyahsolo.com/20251229/catatan-akhir-tahun-negeri-ini-lelah-rakyat-ini-letih-13878

 

Read More

Sumbangsih Muhammadiyah

 

Prof. Syafi'i Ma'arif menulis

"Tidak diragukan lagi, bahwa Muhammadiyah telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam kerja mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Amalannya di bidang sosial dan kemanusiaan sudah semakin membengkak. Tapi mampukah Muhammadiyah membingkai masa depan dengan bingkai Islam?”

Jawabannya akan banyak tergantung pada kualitas yang dimiliki gerakan ini. Untuk tujuan ini kita berpendapat bahwa Muhammadiyah harus tampil sebagai gerakan lmu di samping gerakan sosial dan amal kemanusiaan. Klaimnya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi munkar, barulah akan punya makna strategis manakala ditopang oleh kemampuan yang tinggi di bidang ilmu. Tanpa itu, hanya mukjizat sajalah yang akan membawa Muhammadiyah kepada capaian tujuannya.

Sepanjang sejarah, Muhammadiyah lebih mengesankan gerakan amal kemanusiaan tinimbang gerakan ilmu, sekalipun kiprahnya di bidang pendidikan luar biasa hebatnya. Kalimat pertama ini telah mengandung sebuah paradoks. Mengapa? Karena dikatakan bahwa kiprah yang begitu hebat di bidang pendidikan belum tentu selalu merupakan indikator dari sebuah gerakan ilmu yang bernilai strategis secara intelektual.

Gerakan ilmu dengan landasan iman menurut yang saya pahami dari al Qur’an pastilah akan mampu membingkai masa depan peradaban yang ramah dan kreatif. Pusat-pusat pendidikan Muhammadiyah yang ada sekarang ini tampaknya masih memerlukan pembenahan-pembenahan yang mendasar, terutama yang menyangkut masalah orientasi keislaman dan kemanusiaan di dalamnya.

Produk-produk perumusan Islam formal yang diajarkan pada pusat-pusat pendidikan itu memang mengandung gagasan-gagasan besar, tapi ditampilkan dalam kemiskinan nuansa dan dalam kualitas Bahasa yang masih perlu perbaikan.

Read More

Wisata Islami

Secara regulasi pengelolaan pariwisata di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1959, di bawah Kementrian Muda Hubungan Darat, Pos, Telegraf dan Telepon, yang dipimpin oleh Menteri DJatikusumo. Beliau memegang jabatan tersebut hingga tahun 1963. 

Waktupun bergulir hingga pariwisata mengalami pasang surut searah dengan perkembangan politik. Saat negara dalam keadaan aman, wisatawan manca maupun domestik menunjukkan grafik naik. Sebaliknya, manakala negara dalam suasana genting, wisatawan enggan untuk jalan-jalan ke penjuru tanah air.  

Akhirnya peraturan pariwisata mendefinisikan lagi, yang dimaksud perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. (Undang-undang No. 10 Tahun 2009) 

Undang-undang tersebut seperti sebuah bedug yang bertalu-talu dari sebuah surau. Semua orang berhenti sejenak untuk memperhatikan, dan bersiap menyambutnya. Semua sektor bergerak agar pariwisata mencapai tujuan. Karena dibalik pariwisata ada rupiah yang gemulai. Di pelosok desa, warga sibuk melakukan ekspolari alam agar dapat dilirik orang lain.  

Pariwisata seperti air yang meluncur, tanpa dihalangi, bahkan telah menjadi sebuah industri. Banyak orang yang terpikat untuk berperan serta mengelola industri wisata atau hanya sekedar menjadi penikmat belaka. Bahkan wisata seperti sebuah titah yang harus diikuti. Namun yang terjadi ada beberapa bagian, justru secara perlahan merusak alam, manusianya atau bahkan budaya setempat. Seolah-olah gampang diinjak-injak, mengatas namakan pariwisata.  

Muhammadiyah melihat ada gerak-gerik yang tidak benar secara manusiawi. Di area aqidah, ibadah, apalagi secara akhlak. Pengelolaan alam yang jauh dari sistim keseimbangan lingkungan. Berdirinya tempat-tempat untuk mendukung maraknya wisata, namun dengan tujuan merusak moral.  

Majelis Tarjih dan Tajdid menangkap fenomena berpijarnya wisata dengan menawarkan Wisata Islami. Dari berbagai pembicaraan, tercetuslah sebuah ide yang bukan hanya adu argumen, atau melebarkan sayap wawasan. Sangat penting untuk membuat panduan wisata Islami, agar wisatawan muslim tercerahkan, atau minimal mendapat pegangan cara-cara berwisata. 

Beberapa masukan muncul antara lain dari Ustadz Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makasi, S.S. MA yang mengupas Wisata dalam Perspektif Sosial, Budaya, ekonomi dan Wisata Halal. Direktur Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi, Universitas Gajah Mada. Ia banyak menyoroti yang dilakukan wisatawan, maka ditawarkan beberapa solusi agar perjalanan Wisata lebih Islami.  

Ada banyak sinonim Wisata Islami. Antara lain: Wisata Religi, Pariwisata Syariah, Rihlah Syari’ah, Fikih As-Syiyahah, Fikih Pariwisata. Semua dikuliti oleh Dr. H. Ruslan Fariadi AM, S.Ag, M.Si. dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia mencoba menjabarkan bahwa berwisata tidak hanya sekedar halal atau haram. Mubah atau makruh. Namun ada hal penting dalam melakukan wisata seperti nilai dasar (al Qiyam al Asasiyah), asas-asas universal (al Ushul al Kulliyah) dan hukum konkrit (al Ahkam al Fariiyah). Inilah mengapa Muhammadiyah sangat menaruh perhatian pada perkembangan Industri Pariwisata. 

Read More

Bahaya Panik

oleh : DR. Khoiruddin Bashori

Panik adalah respons emosional yang berlebihan terhadap ancaman yang dirasakan, baik nyata maupun imajiner. Panik terkait erat dengan “fight-or-flight response” (respons melawan atau lari) yang dikendalikan oleh amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab terhadap emosi, terutama rasa takut. Amigdala adalah sepasang struktur kecil di dalam otak yang memiliki bentuk menyerupai kacang almond (nama "Amigdala" berasal dari bahasa Yunani yang berarti almond). Ia adalah bagian yang sangat penting dari otak karena merupakan pusat pengolah emosi manusia.

Ketika seseorang mengalami panik amigdala menjadi hiperaktif, memicu pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Prefrontal cortex, bagian otak yang mengelola pemikiran rasional, terganggu atau bahkan terhambat fungsinya. Prefrontal cortex bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, analisis logis, dan berpikir kritis. Dalam kondisi ini, seseorang tidak bisa lagi melakukan penalaran yang jernih.

Kepintaran tidak selalu menjamin seseorang akan tetap rasional dalam situasi genting. Daniel Goleman, seorang ahli psikologi emosional, memperkenalkan konsep “amygdala hijack”, yaitu kondisi di mana respons emosional mengambil alih kendali sebelum pikiran rasional bisa berfungsi.

Daniel Goleman adalah seorang psikolog, penulis, dan jurnalis sains Amerika yang dikenal secara global karena karyanya tentang Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence/EI atau EQ). Ia memperoleh gelar Ph.D. dari Harvard University dengan fokus pada psikologi klinis. Goleman juga pernah menjadi jurnalis sains untuk The New York Times selama lebih dari satu dekade, meliput topik ilmu otak dan perilaku manusia.

Dari perspektif psikologi, ketenangan bisa diperoleh melalui regulasi emosi dan pemahaman yang lebih luas tentang makna kehidupan.

"Cahaya Ilahi" dapat dimaknai sebagai spiritualitas dan kepercayaan yang mendalam, yang memiliki dampak besar terhadap ketenangan psikologis.

Orang yang memiliki kepercayaan spiritual kuat cenderung lebih mampu mengelola stres dan kecemasan. Dengan melatih kesadaran emosional, praktik spiritual, dan reframing kognitif, individu dapat mengubah panik menjadi ketenangan, memulihkan kemampuan otak rasional, dan bertindak secara bijaksana bahkan dalam situasi kritis.

Read More